KILASMERDEKA, BOLMONG – Upaya dalam penataan serta membentuk standar pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang tata kelola keuangan semakin hari semakin menghadapi tantangan.
Salah satu tantangan nyata yakni proses pelayanan keuangan khusus bagi ASN yang harus tetap transparan, akuntabel dan efektif, di tengah kemajuan teknologi di era saat ini.
Menjawab hal tersebut, sebuah konsep standar pelayanan ASN pun di-inisiasi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Wawan Gaib.
Wawan menjelaskan, penyusunan standar pelayanan ASN ini diwujudkan dengan Gerakan Optimalisasi Data Gaji dan Kepegawaian. Ini nantinya akan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pembayaran gaji ASN.
“Meski pun detail gerakan ini bisa bervariasi karena kebijakan daerah, namun kami meyakini penataan standar pelayanan ASN menjadi sangat penting dan strategis dalam roda pemerintahan,” ungkap Wawan, Rabu 22 Oktober 2025.
Wawan menambahkan, maksud gerakan optimalisasi data gaji dan kepegawaian ini meliputi memperbaiki dan memperbaharui data kepegawaian yang dimiliki pemerintah daerah agar lebih akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi rill.
“Gerakan ini juga nantinya mengintegrasikan data kepegawaian dengan sistem penggajian agar proses penghitungan gaji, tunjangan dan hak ASN lebih tepat dan efisien,” tutur Wawan.
Gerakan ini juga selaras dengan semangat pembangunan secara berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi hingga ke daerah. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi menjadi peluang dalam memaksimalkan gerakan tersebut.
“Gerakan ini juga menindaklanjuti kebijakan nasional, terkait digitalisasi dan efisiensi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,” pungkas Wawan yang saat ini tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) III.*
